Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB)

CopasBook - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945. Pada tahun 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. PBB dalam bahasa Inggris adalah United Nations atau disingkat UN merupakan sebuah organisasi international yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Cina pada 1971.

Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional. Tujuannya adalah memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan pencapaian perdamaian dunia. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan perang antara negara, dan untuk menyediakan platform untuk dialog.

Saat ini ada 192 negara anggota (termasuk hampir setiap negara berdaulat di dunia). Organisasi ini memiliki enam organ utama:
1. Majelis Umum (majelis musyawarah utama)
2. Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),
3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan)
4. Sekretariat (untuk studi menyediakan, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB)
5. Mahkamah Keadilan Internasional (organ peradilan primer)
6. Dewan Perwalian PBB (yang saat ini aktif) Sistem PBB lainnya yang menonjol lembaga termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), World Food Programme (WFP) dan Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF). yang paling terlihat tokoh masyarakat PBB adalah Sekretaris-Jenderal, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mencapai pos pada tahun 2007. Organisasi ini didanai dari sumbangan dinilai dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.

Sejarah PBB
Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah Perang Dunia II (1939-1945). Karena pengakuan luas bahwa manusia tidak mampu membeli Perang Dunia Ketiga, PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa cacat pada tahun 1945 dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.

Rencana awal beton untuk sebuah organisasi dunia baru dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt pertama menciptakan istilah ‘PBB’ sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi muncul pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas lainnya 46 penandatangan. Pertemuan pertama Majelis Umum, dengan 51 negara mewakili, dan Dewan Keamanan, terjadi di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.

Organisasi ini berbasis di fasilitas giroskop Sperry Corporation di Lake Success, New York, dari 1946-1952, sebelum pindah ke gedung Markas Besar PBB di Manhattan setelah selesai.

Sejak pendiriannya, ada kontroversi dan kritik dari organisasi PBB. Di Amerika Serikat, lawan awal PBB John Birch Society, yang mulai “mendapatkan US keluar dari PBB” kampanye pada tahun 1959, pengisian bahwa tujuan PBB adalah mendirikan “One World Government.” Setelah Perang Dunia Kedua, Komite Perancis Pembebasan Nasional terlambat harus diakui oleh AS sebagai pemerintah Perancis, dan negara itu awalnya dikeluarkan dari konferensi yang bertujuan menciptakan organisasi baru. Charles de Gaulle mengecam PBB, terkenal menyebutnya le Machin (“yang thingie”), dan tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, lebih memilih perjanjian pertahanan langsung antara negara.

Dasar Hukum Pendirian PBB
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional karena kasus Reparasi untuk Cedera Diderita dalam Dinas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan pendapat yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). muncul pertanyaan apakah PBB, sebagai organisasi, telah “kapasitas untuk membawa klaim internasional terhadap pemerintah terkait cedera bahwa organisasi yang diduga telah disebabkan oleh negara itu.”

Pengadilan menyatakan: Organisasi dimaksudkan untuk latihan dan menikmati, dan pada kenyataannya berolahraga dan menikmati fungsi dan hak-hak yang hanya dapat dijelaskan atas dasar kepemilikan ukuran besar kepribadian internasional dan kapasitas untuk beroperasi pada sebuah pesawat internasional

Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi adalah orang internasional. Itu bukan hal yang sama dengan mengatakan bahwa itu adalah suatu Negara, yang pasti tidak, atau kepribadian hukum dan hak-hak dan tugas yang sama dengan yang dari suatu Negara Apa itu berarti adalah bahwa ia adalah subjek hukum internasional dan mampu memiliki hak internasional dan tugas, dan bahwa ini memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak dengan membawa klaim internasional.

Organisasi PBB
Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam-Dewan Perwalian menghentikan operasi pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, yang tersisa PBB trustee wilayah); Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional.

Empat dari lima organ utama yang terletak di markas Perserikatan Bangsa-utama yang terletak di wilayah internasional di New York City. Mahkamah Internasional Keadilan terletak di Den Haag, sementara lembaga-lembaga besar lainnya yang berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia.

Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, Sekretariat menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat berbagi bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (resmi menjadi Spanyol di 20 negara, Arab dalam 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah penggunaan ejaan Inggris dan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina menggunakan aksara Cina yang disederhanakan. Ini menggantikan Tradisional Cina pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina.

Read more

Tokoh - tokoh penting dalam Peristiwa Proklamasi NKRI

Sebagai warga negara Indonesia kita harus, menghargai jasa tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kita menghargai jasa-jasa para tokoh tersebut? Penghargaan kita terhadap jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan dapat kita wujudkan dengan melakukan beberapa hal berikut.

• Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dan mendoakan mereka.
• Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat.
• Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelajar, kamu dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar tekun supaya kelak bisa menjadi generasi penerus yang cerdas, terampil, dan berguna bagi bangsa dan negara.
• Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan. Setelah kita mengetahui riwayat hidup para tokoh tersebut, kita bisa meneladani hal-hal positif yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa tokoh penting yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan.

1. Ir. Sukarno (1901-1970)

Sukarno adalah tokoh sangat penting dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemimpin Indonesia yang menonjol waktu itu, Bung Karno dipilih menjadi ketua PPKI. PPKI adalah badan yang diberi wewenang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Sepak terjang Bung Karno pada saat-saat menjelang kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari kedudukan beliau sebagai ketua PPKI. Bung Karno merupakan salah satu dari golongan tua yang menghendaki pelaksanaan proklamasi di dalam PPKI. Hal ini didasari pertimbangan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Karena pendapat ini, beliau harus berhadapan dengan para pemuda. Puncaknya adalah peristiwa Rengasdengklok. Bersama Bung Hatta Beliau diculik para pemuda dan diamankan di Rengasdengklok.

Sebagai Ketua PPKI, beliau menemui penguasa Jepang di Indonesia, yaitu Mayjen Nishimura. Mereka membicarakan kemerdekaan Indonesia. Beliau dan para pemimpin yang lain tetap melanjutkan tekad memproklamasikan kemerdekaan meskipun tanpa persetujuan penguasa Jepang.

Bung Karno bersama dengan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah Prklamasi. Bahkan rumusan awal naskah proklamasi adalah tulisan tangan Bung Karno. Setelah naskah diketik oleh Sayuti Melik, Bung Karno dan Hatta menandatanganinya atas nama Bangsa Indonesia.

Peran Bung Karno yang sangat menonjol adalah bersama Bung Hatta bertindak sebagai Proklamator. Bung Karnolah yang akhirnya dengan penuh keberanian dan kekhidmatan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Drs. Mohammad Hatta

Peran Drs. Mohammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan sangat penting. Waktu itu, Bung Hatta dianggap sebagai pemimpin utama Bangsa Indonesia selain Bung Karno. Beberapa kali beliau menjadi perantara antara golongan muda dan golongan tua, terutama dengan Bung Karno. Karena peran beliau, pendapat golongan tua dan golongan muda bisa dipertemukan. Beliau berdialog dengan golongan muda tentang cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, Bung Hatta adalah salah seorang perumus naskah Proklamasi. Bersama Bung Karno, Bung Hatta bertindak sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain menandatangani naskah Proklamasi, beliau mendampingi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta juga sangat berjasa atas perubahan beberapa kata dalam Piagam Jakarta. Sebagai pemimpin bangsa beliau menerima aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Beliau memikirkan keutuhan seluruh bangsa Indonesia

3. Ahmad Subarjo,

Ahmad Subarjo adalah Penasihat PPKI. Beliau menjadi penengah golongan muda dan kedua pemimpin nasional, Sukarno-Hatta. Beliau mewakili golongan tua berunding dengan para pemuda ketika Sukarno-Hatta diculik dan diamankan ke Rengasdengklok. Setelah dicapai kesepakatan, beliau menjemput Sukarno- Hatta ke Rengasdengklok. Beliau meyakinkan para pemuda bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 akan diumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peran penting lain Subarjo adalah turut merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan. Bersama Bung Karno dan Bung Hatta, Beliau merumuskan naskah Proklamasi di rumah Laksamana Maeda.

4. Ibu Fatmawati

Sebagai istri pemimpin Bangsa Indonesia, Fatmawati turut mendampingi Bung Karno. Ibu Fatmawati dikenal sebagai tokoh wanita yang dekat dengan rakyat Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Jasa Ibu Fatmawati sangat menonjol dalam peristiwa Proklamasi. Beliau menjahit Bendera Pusaka, Merah Putih. Beliau menjahit Bendera Pusaka ini pada bulan Oktober 1944. Bendera ini dikibarkan setelah Bung Karno membaca Proklamasi.

5. Sutan Syahrir

Sutan Syahrir adalah tokoh politik, pejuang kemerdekaan, dan perdana menteri pertama RI. Syahrir dilahirkan di Bukit Tinggi. Pada zaman Jepang, Syahrir memutuskan untuk tidak beker-ja sama dengan pemerintah Jepang. Beliau salah satu tokoh yang berani mengambil risiko mencari berita mendengarkan berita radio. Syahrir adalah salah satu tokoh yang paling awal mengetahui berita Jepang menyerah kepada Sekutu. Setelah beliau mengetahui berita tersebut beliau mendesak Sukarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar rapat PPKI.

6. Laksamana Takasi Maeda

Laksamana Maeda adalah seorang perwira penghubung Jepang. Beliau mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Dukungannya telah tumbuh sejak beliau menjabat atase militer di Belanda. Di Belanda, beliau menjalin hubungan dengan sejumlah tokoh mahasiswa, misalnya Ahmad Subarjo. Beliau menjamin keselamatan perencanaan proklamasi. Perumusan teks Proklamasi dilakukan di rumah beliau. Karena dukungannya terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau ditangkap oleh Sekutu dan dipenjarakan di Gang Tengah.

Read more

Administrasi Kepegawaian

Co Pas Book - Dalam rangka mempersiapkan struktur organisasi perangkat daerah menjelang otonomi,

Pemda Sulut telah dua kali membentuk tim pengkaji. Tim pertama dibentuk dengan

Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut No. 61, 2000 tentang Pembentukan Tim Pengkaji

Kebutuhan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Propinsi yang dibentuk pada Juni

2000. Tim pengkaji ini sempat bekerja selama 2 bulan dan menghasilkan tiga alternatif

struktur organisasi pemda. Karena pada tim pertama ini tidak diikutkan langsung pakar

kalangan akademisi, meskipun pada proses pelaksanaannya tim ini juga banyak meminta

masukan dari para pakar, maka dibentuk tim pengkaji ke dua. Tim Kedua ini dibentuk

tanggal 13 September 2000 berdasarkan SK Gubernur Sulut No. 159, 2000 tentang

Pembentukan Tim Pengkaji, Perumus, dan Penyusun, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Sulut. Dalam keanggotaan tim ini dilibatkan tiga

pakar masing-masing satu orang ahli sosiologi, satu orang ahli tata negara, dan satu orang

widyaswara.

Hasil kajian dari tim pertama adalah tiga altenatif nomenklatur jumlah instansi meliputi

dinas dan lembaga teknis daerah Pemda Propinsi Sulut (lihat Tabel 3). Selain jumlah

instansi tim juga memperkirakan jumlah jabatan dan pegawai yang dibutuhkan dari setiap

alternatif. Masing-masing alternatif juga dilengkapi dengan dasar pertimbangan

pembentukannya, termasuk kelebihan dan kelemahannya:

Alternatif I, dengan jumlah instansi 26, disusun dengan mengacu pada kewenangan

propinsi yang tertuang di PP No. 25, 2000 dan prinsip hemat struktur kaya fungsi.

Kelemahan alternatif ini adalah besarnya jumlah unit kerja yang akan dihapus dan

pegawai yang tidak akan tertampung.

Alternatif II, dengan 32 instansi, disusun dengan pertimbangan situasi dan kondisi yang

berkembang di tingkat pusat, sehingga unit kerja yang direncanakan masih sebagaimana

adanya saat sebelum otonomi. Dengan sendirinya jumlah unit kerja dan jabatan struktural

yang akan dihapus relatif lebih sedikit dibanding alternatif I.

Alternatif III, dengan instansi terbanyak (36 instansi) merupakan solusi untuk menekan

seminal mungkin kelemahan pada alternatif I.

Akhirnya sekitar setengah bulan sebelum otonomi daerah dilaksanakan, yaitu tanggal 12

Desember 2000, Pemda Propinsi Sulut mengeluarkan perda tentang organisasi perangkat

daerah, yang terdiri dari:

− Perda No. 10, 2000 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Utara,

− Perda No. 11, 2000 Tentang Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD

Propinsi Sulawesi Utara,

− Perda No. 12, 2000 tentang Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Propinsi

Sulawesi Utara.

Tabel 3. Jumlah dinas dan lembaga teknis daerah Pemda Propinsi Sulut,

sebelum dan setelah otonomi daerah

Hasil Kajian (3 Alternatif)

Instansi

Sebelum

Otonomi I II III

Perda No.10

dan 12, 2000

Dinas 15 11 16 19 18

Lembaga Teknis Daerah 7 13 14 15 13

Dekonsentrasi/Vertikal 18 2 2 2 -

Total 40 26 32 36 31

Sumber: Biro Organisasi, Pemda Propinsi Sulut.

Dalam struktur organisasi yang baru, jumlah instansi yang dibentuk lebih mendekati pada

alternatif II (lihat Tabel 3), dalam hal ini pemda tetap mempertimbangkan aspek

ketertampungan pegawai. Pemda mengakui bahwa dari sudut jumlah kewenangan serta

kemampuan keuangan yang ada, struktur tersebut masih terlalu gemuk. Berkait dengan

struktur yang “gemuk” itu, DPRD menyatakan dengan tegas bahwa jika terdapat sejumlah

dinas yang tidak bisa efektif dan hanya merupakan “cost centre” (tidak bisa menghasilkan

PAD) maka, kemungkinan besar akan dibubarkan. Diakui oleh sejumlah aparat pemda

bahwa struktur organisasi dan mekanisme kerja yang dilaksanakan saat ini masih dalam

kerangka uji coba efektifitas struktur organisasi yang ada, dalam pengertian bahwa

perobahan struktur organisasi masih memungkinkan dilakukan.

Meskipun secara legal formal pemda propinsi telah mengesahkan perda kelembagaan,

tetapi masih banyak aspek yang statusnya masih dalam proses pembenahan yaitu: (i)

pembenahan tugas pokok dan fungsi, baik kelembagaan maupun personil; (ii) transfer,

penempatan dan pengangkatan personil; serta (iii) pengalihan aset negara. Berikut adalah

rincian beberapa permasalahan pemda dalam proses penyusunan kelembagaan:

− Masih ada bagian kewenangan yang sulit diterapkan daerah karena terkait erat dengan

kepentingan politis dan ekonomis pemerintah pusat. Misalnya, menurut UU No. 22,

1999, bidang perhubungan dan pertanahan merupakan kewenangan yang wajib

dilaksanakan kabupaten/kota. Maka berdasarkan ketetapan ini pengelolaan pelabuhan

udara dan laut seharusnya dilakukan oleh daerah, namun kewenangan tersebut ternyata

akan tetap diurus pusat. Di bidang pertanahan, melalui Keppres No. 10, 2001

ditetapkan bahwa pelayanan di bidang ini masih tetap dikelola oleh pusat. Dalam

bidang pertanahan, wewenang propinsi hanya menyangkut penetapan persyaratan,

sehingga propinsi tidak membentuk dinas tersendiri untuk menangani kewenangan

pertanahan seperti yang sudah dilakukan kabupaten/kota. Persoalan ini ternyata tidak

mudah dipecahkan, karena dalam UU hubungan hirarkis antara kabupaten/kota

dengan propinsi dinyatakan tidak ada lagi.

− Berkaitan dengan pelimpahan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang masih

dipengaruhi sikap dan mentalitas sentralistik yang lekat dikalangan pejabat pemerintah

pusat, beberapa pejabat pusat meminta daerah untuk memiliki institusi (Dinas, Badan)

yang nomeklaturnya harus sesuai dengan nama departemen dari pejabat bersangkutan.

Permintaan ini kerap disertai “ancaman” seperti: “kalau tidak maka dana dekonsentrasi

tidak akan diberikan”. Reaksi pejabat daerah atas hal ini: “Dalam menghadapi pejabat

pusat yang masih bersifat sangat sentralis seperti ini, saya sungguh-sungguh minta

ampun”.

− Kendala lainnya terkait dengan perangkat atau ketentuan legal yang dibuat pemerintah

pusat yang masih jauh dari memadai, khususnya perangkat hukum yang sifatnya teknis

operasional. Kelemahan ini bukan hanya menyebabkan kelambanan tetapi juga

mempersulit pemda dalam mengambil keputusan tentang struktur organisasi

kelembagaannya. Contoh kasus yang dikemukanan pemda dalam hal ini adalah

keraguan tentang penetapan jabatan fungsional karena dasar hukum tentang hal ini

belum tersedia, kalaupun dasar hukumnya tersedia, masalah lain yang muncul adalah

ketiadaan rincian petunjuk/pedoman teknis lebih lanjut. Tim SMERU berpendapat

bahwa ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap pusat justru menghambat

pelaksanaan otonomi, hal ini juga bisa dijadikan alasan pusat untuk mengulur-ulur

penyerahan urusan ke daerah karena daerah dianggap belum siap.

Tingkat Kabupaten

Tiga kabupaten di Sulut yang dikunjungi Tim SMERU (Minahasa, Bolmong, dan

Gorontalo), sudah memiliki perda struktur organisasi yang baru, yang disahkan antara

bulan November-Desember 2000. Dengan demikian, begitu otonomi berjalan, 1 Januari

2001, perangkat legal struktur organisasi sudah siap diimplementasikan. Jumlah dan

nomor perda tentang struktur organisasi di masing-masing kabupaten dapat dilihat pada

Tabel 4. Untuk Kabupaten Minahasa dan Bolmong perda struktur organisasi dibuat

berdasarkan jenis instansi yang terdiri dari: sekretariat daerah, dinas-dinas, lembaga teknis

daerah, kecamatan dan keluarahan. Sedangkan di Kabupaten Gorontalo, untuk setiap

dinas dan lembaga teknis dibuat perda sendiri-sendiri, misalnya, pembentukan Dinas

Pertanahan diatur dalam Perda No. 27 tahun 2000, sehingga jumlah perda penetapan

struktur organisasi baru ada 29 buah.

Tabel 4. Dasar hukum struktur organisasi baru Pemda Kabupaten Minahasa,

Bolmong, dan Gorontalo

Uraian Minahasa Bolmong Gorontalo

Nomor Perda No.: 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, dan 18,

Tahun 2000

No.: 36, 37, 38,

39, dan 40,

Tahun 2000

No. 27 s/d No. 55,

Tahun 2000

Tanggal

Pengesahan

Nopember 2000 Desember 2000 September-

Desember 2000

Jumlah Perda 8 perda 5 perda 29 perda

Sumber: Bagian Organisasi Pemda Kabupaten Minahasa, Bolmong, dan Gorontalo.

Dilihat dari jumlah instansi yang dibentuk, Kabupaten Minahasa memiliki instansi paling

banyak dibandingkan dengan Kabupaten Bolmong dan Gorontalo, yaitu sebanyak 48

instansi (lihat Tabel 5). Pemda Kabupaten Minahasa tetap mempertahankan keberadaan

instansi maupun personil lamanya. Saat pelaksanaan percontohan otonomi daerah tahun

1996, hampir seluruh instansi yang ada di kabupaten ini menjadi instansi otonom, kecuali

BPN (Pertanahan) dan Bimas (Pertanian). Oleh karena itu saat ini tidak banyak

melakukan penggabungan/peleburan instansi vertikal menjadi instansi otonom. Demikian

pula struktur organisasi Pemda Kabupaten Bolmong dan Gorontalo nampaknya juga masih

agak gemuk (dengan total instansi 38), mengingat ada sejumlah instansi vertikal dan

cabang dinas yang digabung/dilebur menjadi dinas otonom di samping alasan untuk

menampung sebanyak mungkin pegawai.

Seperti halnya di tingkat propinsi, pemda kabupaten juga mengakui bahwa struktur

organisasi yang dibentuk sifatnya masih terbuka, artinya masih bisa berobah sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan daerah. Kepala Bagian Organisasi Pemda Kabupaten

Bolmong misalnya, mengungkapkan bahwa struktur organisasi baru bersifat terbuka untuk

kemungkinan pembenahan sesuai dengan perkembangan yang ada dan dengan

pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Rencananya struktur organsasi Kabupaten

Bolmong akan dievaluasi setelah satu tahun diimplementasikan.

Tabel 5. Jumlah instansi Pemda Kabupaten Minahasa, Bolmong, dan Gorontalo,

sebelum dan setelah otonomi daerah

Sebelum Otonomi Setelah Otonomi

Instansi

Minahasa Bolmong Gorontalo Minahasa Bolmong Gorontalo

Asisten 3 3 3 3 3 3

Bagian 14 13 14 11 10 10

Dinas 17 11 12 21 19 19

Badan 2 1 1 10 6 4

Kantor 1 4 - 3 - 2

Total 37 32 30 48 38 38

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Minahasa, Bolmong, dan Gorontalo.

Dalam proses penyusunan dan implementasi struktur organisasi yang baru tersebut, pemda

kabupaten menghadapi beberapa permasalahan antara lain:

− UU No. 22, 1999 menetapkan bahwa bidang pertanahan termasuk ke dalam 11

kewenangan wajib kabupaten, oleh karena itu ketiga kabupaten membentuk dinas

pertanahan (di Kabupaten Minahasa dibentuk Badan Pertanahan), dan sudah melantik

pejabat strukturalnya. Kemudian keluar Keppres No. 10, 2001 dan Surat Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 110-201 KBPN, 23 Januari 2001 yang menyatakan bahwa

kewenangan pertanahan tetap akan ditangani pusat. Alasannya, kewenangan di

bidang hukum tidak termasuk dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) UU No. 22, 1999,

dengan demikian kewenangan di bidang pertanahan khususnya berkaitan dengan aspek

hukum pertanahan untuk tujuan terwujudnya unifikasi hukum pertanahan dan

kepastian hukum di bidang pertanahan tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.

Menyikapi hal tersebut ketiga kabupaten bertekad akan tetap meneruskan keberadaan

dinasnya masing-masing. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa kedudukan

Keppres tidak dapat membatalkan UU. Pemda Kabupaten Minahasa dan Bolmong

baru akan membubarkan Dinas Pertanahannya apabila UU No. 22, 1999 direvisi, atau

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan fatwa untuk membubarkan Dinas Pertanahan

di daerah, karena hanya fatwa MA dan perda yang dapat membatalkan perda3.

Saat studi lapangan dilakukan, di tingkat kabupaten terdapat dua instansi yang

menangani pertanahan, yaitu instansi vertikal berbentuk Kantor Pertanahan, dan

instansi otonom berbentuk Dinas/Badan Pertanahan. Pembicaraan dan pendekatan

masih terus dilakukan oleh Kanwil BPN Propinsi baik kepada pihak eksekutif maupun

legislatif di kabupaten, untuk “membujuk” agar mau menerima bahwa kewenangan

pertanahan tetap ditangani pusat. Dalam realitasnya nanti apabila tidak ada

penyelesaian, diperkirakan Dinas/Badan Pertanahan tidak akan dapat melakukan

pelayanan dengan baik, karena pelaksanaan kewenangannya tidak diikuti dengan

pelimpahan perlengkapan dan pembiayaannya. Menanggapi situasi ini Pemda

Kabupaten Bolmong pada tanggal 14 Februari 2001 mengirimkan surat kepada Ketua

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) berisi kronologi yang

terjadi seputar Dinas/Badan Pertanahan dan permasalahannya. Dalam hal ini Tim

SMERU melihat hal positif di daerah dengan terjalinnya komunikasi antar daerah

dalam menghadapi permasalahan otonomi, baik melalui jalur resmi seperti melalui

asosiasi tersebut, ataupun melalui hubungan informal antar kepala daerah.

− Persoalan lainnya adalah tentang hubungan koordinasi antara propinsi dengan

kabupaten/kota. Secara umum langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan kebijakan

otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota tidak lagi dikonsultasikan dengan propinsi.

Meskipun demikian tidak berarti pemda kabupaten/kota tidak mau lagi berhubungan

dengan propinsi. Kabupaten, misalnya, masih mau menerima kewenangan koordinasi

dan untuk beberapa hal juga pengawasan oleh propinsi dengan syarat ketentuan

hukumnya jelas, dan propinsi tidak lagi mengambil kewenangan yang bukan haknya,

meskipun dengan alasan kabupaten/kota belum mampu melaksanakannya.

Sejumlah permasalahan faktual yang berkait dengan koordinasi tersebut sudah mulai

muncul ke permukaan, antara lain:

(1) Adanya tumpang tindih beberapa perda antar tingkat pemerintahan. Misalnya,

Perda Propinsi Sulut No. 18, 2000 tentang Penanggulangan Mabuk Akibat

Meminum Minuman Keras Berlebihan Di Propinsi Sulut, atau dikenal dalam

masyarakat sebagai “Perda Orang Mabuk”. Perda ini tentu saja berlaku di seluruh

wilayah Propinsi Sulut. Persoalannya mulai muncul ketika Kota Menado juga

akan membuat Perda yang sama. Bahkan salah satu desa di Kota Manado juga

mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang hal yang lebih kurang sama.

________________________________________________

3 Pada tanggal 17 Mei 2001, pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 62, 2001 Tentang Perobahan atasKeputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden No. 42 tahun 2001. Produk hukum terakhir ini pada dasarnya masihlemah di mata pemda kabupaten. Karena bagaimanapun kedudukan Keppres dalam hirarkhi perundanganlebih rendah dibanding UU. Dengan demikian terbitnya Keppres baru ini tidak akan mengubah sikappemda kabupaten yang berpedoman pada UU dalam mempertahankan keberadaan Dinas Pertanahan di kabupaten/kota.

(2) Masalah koordinasi antara instansi sejenis di tingkat pemerintahan yang berbeda.

Untuk kewenangan menyangkut metrologi misalnya, masih diperdebatkan apakah

akan dikerjasamakan dengan propinsi, mengingat peralatan mahal dan ahlinya

terbatas, atau propinsi akan meminjamkan alat dan ahlinya kepada kabupaten.

Demikian pula menyangkut urusan pengelolaan SLTP dan SMU/SMK, pengaturan

pelaksanaannya dinilai belum jelas, apakah sepenuhnya diserahkan ke

kabupaten/kota atau tetap ditangani propinsi.

Terganggunya hubungan antara propinsi dan kabupaten tidak mengemuka di

Gorontalo, hal ini disebabkan Pemda Propinsi Gorontalo masih disibukan dengan

kegiatan persiapan pemilihan anggota dewan, pemilihan gubernur definitif, dan

pembentukan struktur organisasi yang baru.

Read more

Kewenangan, Kelembagaan, Dan Kepegawaian

Co Pas Book - Pengalaman Masa Lalu, Kekhawatiran Masa Kini. Berdasarkan peraturan perundangan,

desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak lama,

bahkan sudah ada sejak masa Hindia Belanda (Decentralisatie Wet 1903). UU No. 22,

1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan UU otonomi daerah yang ketujuh sejak

Indonesia merdeka. Namun, berbagai UU itu pada umumnya “dibiarkan” tanpa dukungan

peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh setiap UU tersebut. Oleh karena itu,

kebijakan otonomi daerah di Indonesia selama ini cenderung terhambat pelaksanaannya

atau sulit dipraktekkan dalam pengelolaan pemerintahan secara nyata.

Contoh dari keadaan itu terjadi pada UU No. 5, 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah. Salah satu Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan oleh

UU itu adalah PP tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada

Daerah Tingkat II, yang baru dikeluarkan pada 1992 dan diujicobakan pada 1996 atau 22

tahun setelah UU induknya disahkan. Berdasarkan pengalaman itu, banyak “orang

daerah” yang menyatakan kekhawatirannya atas pelaksanaan UU No. 22, 1999, karena

penyusunan peraturan pelaksanaannya dinilai lambat, bahkan sampai sekarang masih

banyak yang belum dibuat. Lebih dari itu, beberapa peraturan pelaksanaan yang

dikeluarkan bahkan dinilai mengebiri UU induknya, misalnya Keputusan Presiden

(Keppres) No. 10, 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan

dinilai menghambat pelaksanaan Pasal 11, Ayat (2) UU No. 22, 1999.

Berdasarkan pengalaman masa lalu dan kenyataan lambatnya pusat mengambil langkahlangkah

nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka muncul penilaian bahwa dalam

melaksanakan kebijakan otonomi daerah “orang pusat” masih bersikap setengah hati.

Dampak dari sikap pusat seperti ini sama sekali tidak menguntungkan perkembangan

pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pusat tetap kuat (powerful) dalam mengatur daerah,

maka sistem pemerintahan akan cenderung bersifat sentralistik. Sebaliknya, apabila pusat

tidak cukup intensif mengontrol daerah, maka dapat terjadi penafsiran yang simpang siur

dalam cara pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di daerah.

Secara formal pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini diatur dengan UU No. 22, 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25, 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini menetapkan bahwa pelaksanaan

efektifnya dilakukan paling lambat Mei 2001 atau dua tahun sejak diundangkan.

Kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IV/MPR/2000

merekomendasikan bahwa: a) bagi daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara

penuh (tuntas) dapat segera memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang

tercermin dalam APBN dan APBD, sedangkan b) bagi daerah yang belum mempunyai

kesanggupan penuh dapat memulainya secara bertahap. Dalam prakteknya, tidak ada

satupun daerah yang menyatakan belum sanggup melaksanakan otonomi daerah secara

penuh. Persoalannya peraturan perundangan memang belum menyediakan instrumen

objektif yang dapat dijadikan alat untuk mengukur “kesanggupan” suatu daerah.

Read more