Administrasi Kepegawaian

Co Pas Book - Dalam rangka mempersiapkan struktur organisasi perangkat daerah menjelang otonomi,

Pemda Sulut telah dua kali membentuk tim pengkaji. Tim pertama dibentuk dengan

Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut No. 61, 2000 tentang Pembentukan Tim Pengkaji

Kebutuhan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Propinsi yang dibentuk pada Juni

2000. Tim pengkaji ini sempat bekerja selama 2 bulan dan menghasilkan tiga alternatif

struktur organisasi pemda. Karena pada tim pertama ini tidak diikutkan langsung pakar

kalangan akademisi, meskipun pada proses pelaksanaannya tim ini juga banyak meminta

masukan dari para pakar, maka dibentuk tim pengkaji ke dua. Tim Kedua ini dibentuk

tanggal 13 September 2000 berdasarkan SK Gubernur Sulut No. 159, 2000 tentang

Pembentukan Tim Pengkaji, Perumus, dan Penyusun, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Sulut. Dalam keanggotaan tim ini dilibatkan tiga

pakar masing-masing satu orang ahli sosiologi, satu orang ahli tata negara, dan satu orang

widyaswara.

Hasil kajian dari tim pertama adalah tiga altenatif nomenklatur jumlah instansi meliputi

dinas dan lembaga teknis daerah Pemda Propinsi Sulut (lihat Tabel 3). Selain jumlah

instansi tim juga memperkirakan jumlah jabatan dan pegawai yang dibutuhkan dari setiap

alternatif. Masing-masing alternatif juga dilengkapi dengan dasar pertimbangan

pembentukannya, termasuk kelebihan dan kelemahannya:

Alternatif I, dengan jumlah instansi 26, disusun dengan mengacu pada kewenangan

propinsi yang tertuang di PP No. 25, 2000 dan prinsip hemat struktur kaya fungsi.

Kelemahan alternatif ini adalah besarnya jumlah unit kerja yang akan dihapus dan

pegawai yang tidak akan tertampung.

Alternatif II, dengan 32 instansi, disusun dengan pertimbangan situasi dan kondisi yang

berkembang di tingkat pusat, sehingga unit kerja yang direncanakan masih sebagaimana

adanya saat sebelum otonomi. Dengan sendirinya jumlah unit kerja dan jabatan struktural

yang akan dihapus relatif lebih sedikit dibanding alternatif I.

Alternatif III, dengan instansi terbanyak (36 instansi) merupakan solusi untuk menekan

seminal mungkin kelemahan pada alternatif I.

Akhirnya sekitar setengah bulan sebelum otonomi daerah dilaksanakan, yaitu tanggal 12

Desember 2000, Pemda Propinsi Sulut mengeluarkan perda tentang organisasi perangkat

daerah, yang terdiri dari:

− Perda No. 10, 2000 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Utara,

− Perda No. 11, 2000 Tentang Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD

Propinsi Sulawesi Utara,

− Perda No. 12, 2000 tentang Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Propinsi

Sulawesi Utara.

Tabel 3. Jumlah dinas dan lembaga teknis daerah Pemda Propinsi Sulut,

sebelum dan setelah otonomi daerah

Hasil Kajian (3 Alternatif)

Instansi

Sebelum

Otonomi I II III

Perda No.10

dan 12, 2000

Dinas 15 11 16 19 18

Lembaga Teknis Daerah 7 13 14 15 13

Dekonsentrasi/Vertikal 18 2 2 2 -

Total 40 26 32 36 31

Sumber: Biro Organisasi, Pemda Propinsi Sulut.

Dalam struktur organisasi yang baru, jumlah instansi yang dibentuk lebih mendekati pada

alternatif II (lihat Tabel 3), dalam hal ini pemda tetap mempertimbangkan aspek

ketertampungan pegawai. Pemda mengakui bahwa dari sudut jumlah kewenangan serta

kemampuan keuangan yang ada, struktur tersebut masih terlalu gemuk. Berkait dengan

struktur yang “gemuk” itu, DPRD menyatakan dengan tegas bahwa jika terdapat sejumlah

dinas yang tidak bisa efektif dan hanya merupakan “cost centre” (tidak bisa menghasilkan

PAD) maka, kemungkinan besar akan dibubarkan. Diakui oleh sejumlah aparat pemda

bahwa struktur organisasi dan mekanisme kerja yang dilaksanakan saat ini masih dalam

kerangka uji coba efektifitas struktur organisasi yang ada, dalam pengertian bahwa

perobahan struktur organisasi masih memungkinkan dilakukan.

Meskipun secara legal formal pemda propinsi telah mengesahkan perda kelembagaan,

tetapi masih banyak aspek yang statusnya masih dalam proses pembenahan yaitu: (i)

pembenahan tugas pokok dan fungsi, baik kelembagaan maupun personil; (ii) transfer,

penempatan dan pengangkatan personil; serta (iii) pengalihan aset negara. Berikut adalah

rincian beberapa permasalahan pemda dalam proses penyusunan kelembagaan:

− Masih ada bagian kewenangan yang sulit diterapkan daerah karena terkait erat dengan

kepentingan politis dan ekonomis pemerintah pusat. Misalnya, menurut UU No. 22,

1999, bidang perhubungan dan pertanahan merupakan kewenangan yang wajib

dilaksanakan kabupaten/kota. Maka berdasarkan ketetapan ini pengelolaan pelabuhan

udara dan laut seharusnya dilakukan oleh daerah, namun kewenangan tersebut ternyata

akan tetap diurus pusat. Di bidang pertanahan, melalui Keppres No. 10, 2001

ditetapkan bahwa pelayanan di bidang ini masih tetap dikelola oleh pusat. Dalam

bidang pertanahan, wewenang propinsi hanya menyangkut penetapan persyaratan,

sehingga propinsi tidak membentuk dinas tersendiri untuk menangani kewenangan

pertanahan seperti yang sudah dilakukan kabupaten/kota. Persoalan ini ternyata tidak

mudah dipecahkan, karena dalam UU hubungan hirarkis antara kabupaten/kota

dengan propinsi dinyatakan tidak ada lagi.

− Berkaitan dengan pelimpahan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang masih

dipengaruhi sikap dan mentalitas sentralistik yang lekat dikalangan pejabat pemerintah

pusat, beberapa pejabat pusat meminta daerah untuk memiliki institusi (Dinas, Badan)

yang nomeklaturnya harus sesuai dengan nama departemen dari pejabat bersangkutan.

Permintaan ini kerap disertai “ancaman” seperti: “kalau tidak maka dana dekonsentrasi

tidak akan diberikan”. Reaksi pejabat daerah atas hal ini: “Dalam menghadapi pejabat

pusat yang masih bersifat sangat sentralis seperti ini, saya sungguh-sungguh minta

ampun”.

− Kendala lainnya terkait dengan perangkat atau ketentuan legal yang dibuat pemerintah

pusat yang masih jauh dari memadai, khususnya perangkat hukum yang sifatnya teknis

operasional. Kelemahan ini bukan hanya menyebabkan kelambanan tetapi juga

mempersulit pemda dalam mengambil keputusan tentang struktur organisasi

kelembagaannya. Contoh kasus yang dikemukanan pemda dalam hal ini adalah

keraguan tentang penetapan jabatan fungsional karena dasar hukum tentang hal ini

belum tersedia, kalaupun dasar hukumnya tersedia, masalah lain yang muncul adalah

ketiadaan rincian petunjuk/pedoman teknis lebih lanjut. Tim SMERU berpendapat

bahwa ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap pusat justru menghambat

pelaksanaan otonomi, hal ini juga bisa dijadikan alasan pusat untuk mengulur-ulur

penyerahan urusan ke daerah karena daerah dianggap belum siap.

Tingkat Kabupaten

Tiga kabupaten di Sulut yang dikunjungi Tim SMERU (Minahasa, Bolmong, dan

Gorontalo), sudah memiliki perda struktur organisasi yang baru, yang disahkan antara

bulan November-Desember 2000. Dengan demikian, begitu otonomi berjalan, 1 Januari

2001, perangkat legal struktur organisasi sudah siap diimplementasikan. Jumlah dan

nomor perda tentang struktur organisasi di masing-masing kabupaten dapat dilihat pada

Tabel 4. Untuk Kabupaten Minahasa dan Bolmong perda struktur organisasi dibuat

berdasarkan jenis instansi yang terdiri dari: sekretariat daerah, dinas-dinas, lembaga teknis

daerah, kecamatan dan keluarahan. Sedangkan di Kabupaten Gorontalo, untuk setiap

dinas dan lembaga teknis dibuat perda sendiri-sendiri, misalnya, pembentukan Dinas

Pertanahan diatur dalam Perda No. 27 tahun 2000, sehingga jumlah perda penetapan

struktur organisasi baru ada 29 buah.

Tabel 4. Dasar hukum struktur organisasi baru Pemda Kabupaten Minahasa,

Bolmong, dan Gorontalo

Uraian Minahasa Bolmong Gorontalo

Nomor Perda No.: 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, dan 18,

Tahun 2000

No.: 36, 37, 38,

39, dan 40,

Tahun 2000

No. 27 s/d No. 55,

Tahun 2000

Tanggal

Pengesahan

Nopember 2000 Desember 2000 September-

Desember 2000

Jumlah Perda 8 perda 5 perda 29 perda

Sumber: Bagian Organisasi Pemda Kabupaten Minahasa, Bolmong, dan Gorontalo.

Dilihat dari jumlah instansi yang dibentuk, Kabupaten Minahasa memiliki instansi paling

banyak dibandingkan dengan Kabupaten Bolmong dan Gorontalo, yaitu sebanyak 48

instansi (lihat Tabel 5). Pemda Kabupaten Minahasa tetap mempertahankan keberadaan

instansi maupun personil lamanya. Saat pelaksanaan percontohan otonomi daerah tahun

1996, hampir seluruh instansi yang ada di kabupaten ini menjadi instansi otonom, kecuali

BPN (Pertanahan) dan Bimas (Pertanian). Oleh karena itu saat ini tidak banyak

melakukan penggabungan/peleburan instansi vertikal menjadi instansi otonom. Demikian

pula struktur organisasi Pemda Kabupaten Bolmong dan Gorontalo nampaknya juga masih

agak gemuk (dengan total instansi 38), mengingat ada sejumlah instansi vertikal dan

cabang dinas yang digabung/dilebur menjadi dinas otonom di samping alasan untuk

menampung sebanyak mungkin pegawai.

Seperti halnya di tingkat propinsi, pemda kabupaten juga mengakui bahwa struktur

organisasi yang dibentuk sifatnya masih terbuka, artinya masih bisa berobah sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan daerah. Kepala Bagian Organisasi Pemda Kabupaten

Bolmong misalnya, mengungkapkan bahwa struktur organisasi baru bersifat terbuka untuk

kemungkinan pembenahan sesuai dengan perkembangan yang ada dan dengan

pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Rencananya struktur organsasi Kabupaten

Bolmong akan dievaluasi setelah satu tahun diimplementasikan.

Tabel 5. Jumlah instansi Pemda Kabupaten Minahasa, Bolmong, dan Gorontalo,

sebelum dan setelah otonomi daerah

Sebelum Otonomi Setelah Otonomi

Instansi

Minahasa Bolmong Gorontalo Minahasa Bolmong Gorontalo

Asisten 3 3 3 3 3 3

Bagian 14 13 14 11 10 10

Dinas 17 11 12 21 19 19

Badan 2 1 1 10 6 4

Kantor 1 4 - 3 - 2

Total 37 32 30 48 38 38

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Minahasa, Bolmong, dan Gorontalo.

Dalam proses penyusunan dan implementasi struktur organisasi yang baru tersebut, pemda

kabupaten menghadapi beberapa permasalahan antara lain:

− UU No. 22, 1999 menetapkan bahwa bidang pertanahan termasuk ke dalam 11

kewenangan wajib kabupaten, oleh karena itu ketiga kabupaten membentuk dinas

pertanahan (di Kabupaten Minahasa dibentuk Badan Pertanahan), dan sudah melantik

pejabat strukturalnya. Kemudian keluar Keppres No. 10, 2001 dan Surat Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 110-201 KBPN, 23 Januari 2001 yang menyatakan bahwa

kewenangan pertanahan tetap akan ditangani pusat. Alasannya, kewenangan di

bidang hukum tidak termasuk dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) UU No. 22, 1999,

dengan demikian kewenangan di bidang pertanahan khususnya berkaitan dengan aspek

hukum pertanahan untuk tujuan terwujudnya unifikasi hukum pertanahan dan

kepastian hukum di bidang pertanahan tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.

Menyikapi hal tersebut ketiga kabupaten bertekad akan tetap meneruskan keberadaan

dinasnya masing-masing. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa kedudukan

Keppres tidak dapat membatalkan UU. Pemda Kabupaten Minahasa dan Bolmong

baru akan membubarkan Dinas Pertanahannya apabila UU No. 22, 1999 direvisi, atau

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan fatwa untuk membubarkan Dinas Pertanahan

di daerah, karena hanya fatwa MA dan perda yang dapat membatalkan perda3.

Saat studi lapangan dilakukan, di tingkat kabupaten terdapat dua instansi yang

menangani pertanahan, yaitu instansi vertikal berbentuk Kantor Pertanahan, dan

instansi otonom berbentuk Dinas/Badan Pertanahan. Pembicaraan dan pendekatan

masih terus dilakukan oleh Kanwil BPN Propinsi baik kepada pihak eksekutif maupun

legislatif di kabupaten, untuk “membujuk” agar mau menerima bahwa kewenangan

pertanahan tetap ditangani pusat. Dalam realitasnya nanti apabila tidak ada

penyelesaian, diperkirakan Dinas/Badan Pertanahan tidak akan dapat melakukan

pelayanan dengan baik, karena pelaksanaan kewenangannya tidak diikuti dengan

pelimpahan perlengkapan dan pembiayaannya. Menanggapi situasi ini Pemda

Kabupaten Bolmong pada tanggal 14 Februari 2001 mengirimkan surat kepada Ketua

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) berisi kronologi yang

terjadi seputar Dinas/Badan Pertanahan dan permasalahannya. Dalam hal ini Tim

SMERU melihat hal positif di daerah dengan terjalinnya komunikasi antar daerah

dalam menghadapi permasalahan otonomi, baik melalui jalur resmi seperti melalui

asosiasi tersebut, ataupun melalui hubungan informal antar kepala daerah.

− Persoalan lainnya adalah tentang hubungan koordinasi antara propinsi dengan

kabupaten/kota. Secara umum langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan kebijakan

otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota tidak lagi dikonsultasikan dengan propinsi.

Meskipun demikian tidak berarti pemda kabupaten/kota tidak mau lagi berhubungan

dengan propinsi. Kabupaten, misalnya, masih mau menerima kewenangan koordinasi

dan untuk beberapa hal juga pengawasan oleh propinsi dengan syarat ketentuan

hukumnya jelas, dan propinsi tidak lagi mengambil kewenangan yang bukan haknya,

meskipun dengan alasan kabupaten/kota belum mampu melaksanakannya.

Sejumlah permasalahan faktual yang berkait dengan koordinasi tersebut sudah mulai

muncul ke permukaan, antara lain:

(1) Adanya tumpang tindih beberapa perda antar tingkat pemerintahan. Misalnya,

Perda Propinsi Sulut No. 18, 2000 tentang Penanggulangan Mabuk Akibat

Meminum Minuman Keras Berlebihan Di Propinsi Sulut, atau dikenal dalam

masyarakat sebagai “Perda Orang Mabuk”. Perda ini tentu saja berlaku di seluruh

wilayah Propinsi Sulut. Persoalannya mulai muncul ketika Kota Menado juga

akan membuat Perda yang sama. Bahkan salah satu desa di Kota Manado juga

mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang hal yang lebih kurang sama.

________________________________________________

3 Pada tanggal 17 Mei 2001, pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 62, 2001 Tentang Perobahan atasKeputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden No. 42 tahun 2001. Produk hukum terakhir ini pada dasarnya masihlemah di mata pemda kabupaten. Karena bagaimanapun kedudukan Keppres dalam hirarkhi perundanganlebih rendah dibanding UU. Dengan demikian terbitnya Keppres baru ini tidak akan mengubah sikappemda kabupaten yang berpedoman pada UU dalam mempertahankan keberadaan Dinas Pertanahan di kabupaten/kota.

(2) Masalah koordinasi antara instansi sejenis di tingkat pemerintahan yang berbeda.

Untuk kewenangan menyangkut metrologi misalnya, masih diperdebatkan apakah

akan dikerjasamakan dengan propinsi, mengingat peralatan mahal dan ahlinya

terbatas, atau propinsi akan meminjamkan alat dan ahlinya kepada kabupaten.

Demikian pula menyangkut urusan pengelolaan SLTP dan SMU/SMK, pengaturan

pelaksanaannya dinilai belum jelas, apakah sepenuhnya diserahkan ke

kabupaten/kota atau tetap ditangani propinsi.

Terganggunya hubungan antara propinsi dan kabupaten tidak mengemuka di

Gorontalo, hal ini disebabkan Pemda Propinsi Gorontalo masih disibukan dengan

kegiatan persiapan pemilihan anggota dewan, pemilihan gubernur definitif, dan

pembentukan struktur organisasi yang baru.

Anda sedang membaca artikel tentang Administrasi Kepegawaian dan Anda bisa menemukan artikel Administrasi Kepegawaian ini dengan URL http://copasbook.blogspot.com/2012/05/administrasi-kepegawaian.html, Anda boleh menyebarluaskannya atau meng-copypaste-nya jika artikel Administrasi Kepegawaian ini bermanfaat bagi teman-teman Anda, namun jangan lupa untuk meletakkan link Administrasi Kepegawaian sebagai sumbernya.