Kewenangan, Kelembagaan, Dan Kepegawaian

Co Pas Book - Pengalaman Masa Lalu, Kekhawatiran Masa Kini. Berdasarkan peraturan perundangan,

desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak lama,

bahkan sudah ada sejak masa Hindia Belanda (Decentralisatie Wet 1903). UU No. 22,

1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan UU otonomi daerah yang ketujuh sejak

Indonesia merdeka. Namun, berbagai UU itu pada umumnya “dibiarkan” tanpa dukungan

peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh setiap UU tersebut. Oleh karena itu,

kebijakan otonomi daerah di Indonesia selama ini cenderung terhambat pelaksanaannya

atau sulit dipraktekkan dalam pengelolaan pemerintahan secara nyata.

Contoh dari keadaan itu terjadi pada UU No. 5, 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah. Salah satu Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan oleh

UU itu adalah PP tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada

Daerah Tingkat II, yang baru dikeluarkan pada 1992 dan diujicobakan pada 1996 atau 22

tahun setelah UU induknya disahkan. Berdasarkan pengalaman itu, banyak “orang

daerah” yang menyatakan kekhawatirannya atas pelaksanaan UU No. 22, 1999, karena

penyusunan peraturan pelaksanaannya dinilai lambat, bahkan sampai sekarang masih

banyak yang belum dibuat. Lebih dari itu, beberapa peraturan pelaksanaan yang

dikeluarkan bahkan dinilai mengebiri UU induknya, misalnya Keputusan Presiden

(Keppres) No. 10, 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan

dinilai menghambat pelaksanaan Pasal 11, Ayat (2) UU No. 22, 1999.

Berdasarkan pengalaman masa lalu dan kenyataan lambatnya pusat mengambil langkahlangkah

nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka muncul penilaian bahwa dalam

melaksanakan kebijakan otonomi daerah “orang pusat” masih bersikap setengah hati.

Dampak dari sikap pusat seperti ini sama sekali tidak menguntungkan perkembangan

pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pusat tetap kuat (powerful) dalam mengatur daerah,

maka sistem pemerintahan akan cenderung bersifat sentralistik. Sebaliknya, apabila pusat

tidak cukup intensif mengontrol daerah, maka dapat terjadi penafsiran yang simpang siur

dalam cara pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di daerah.

Secara formal pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini diatur dengan UU No. 22, 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25, 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini menetapkan bahwa pelaksanaan

efektifnya dilakukan paling lambat Mei 2001 atau dua tahun sejak diundangkan.

Kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IV/MPR/2000

merekomendasikan bahwa: a) bagi daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara

penuh (tuntas) dapat segera memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang

tercermin dalam APBN dan APBD, sedangkan b) bagi daerah yang belum mempunyai

kesanggupan penuh dapat memulainya secara bertahap. Dalam prakteknya, tidak ada

satupun daerah yang menyatakan belum sanggup melaksanakan otonomi daerah secara

penuh. Persoalannya peraturan perundangan memang belum menyediakan instrumen

objektif yang dapat dijadikan alat untuk mengukur “kesanggupan” suatu daerah.

Anda sedang membaca artikel tentang Kewenangan, Kelembagaan, Dan Kepegawaian dan Anda bisa menemukan artikel Kewenangan, Kelembagaan, Dan Kepegawaian ini dengan URL http://copasbook.blogspot.com/2012/05/kewenangan-kelembagaan-dan-kepegawaian.html, Anda boleh menyebarluaskannya atau meng-copypaste-nya jika artikel Kewenangan, Kelembagaan, Dan Kepegawaian ini bermanfaat bagi teman-teman Anda, namun jangan lupa untuk meletakkan link Kewenangan, Kelembagaan, Dan Kepegawaian sebagai sumbernya.